GERAKAN-GERAKAN EGO SEKTORAL, TIDAK HARUS TERJADI DI NEGARA YANG MENGAGUNG-AGUNGKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945

Hari ini saya coba membuka-buka artikel yang ada di internet, sekian lama membuka internet terhentilah saya pada sebuah artikel yang judulnya “Muncul spanduk bertuliskan usir Ahok dari Jakarta” yang diterbitkan pada Hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, tampak terpasang jelas di depan Kantor DPRD DKI Jakarta.

Spanduk ini betuliskan “Usir Ahok dari Jakarta sekarang juga, karena mau cabut subsidi BBM di DKI Jakarta” yang mengatasnamakan Forum Betawi Bersatu Sejabodetabek (FBB).

Sejenak saya terdiam lalu berfikir, benar kah ini yang dinamakan dengan demokrasi, semua orang bisa berbicara dan menyatakan pendapat atas segala sesuatu? Jika memang ia, apakah dalam demokrasi mengijinkan semua orang untuk melakukan pemojokan terhadap orang lain? Dan apakah dari setiap keijakan yang akan di kelurkan oleh seorang Pejabat pemerintahan harus di respon dengan melakukan pengusiran pada pejabat tersebut? Alu Apakah dengan mengusir pejabat tersebut kembali kedarahnya lalu kemudian persoalan selesai? Apakah tidak acara yang lebih relevan dan etis yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menunjukan sikap tidak setujunya atas sebuah kebijaka yang akan di keluarkan oleh pemerintah? Apa untuk menuntut hak harus melanggar haka-hak orang lain?kenapa penolkan harus lebih mengedepankan nilai-nilai ego sektoral/komunal dari pada nilai-nila heteragenitas/kemajemukan, dengan mengatasnamakan kelompok tertentu saja yang bisa saja memunculakn karawanan social yang berimplikasi pada terjadi kesekan social di masyarakat?  Benarkah ini lahir dari pemikiran masyarakat tersebut atau kah di support oleh kepentingan yang lebih besar guna menjatuhkan figure seseorang di kalayak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas yang harus bisa kita jawab bersama sebagai bangsa yang mengedepankan Pancasila sebagai landasan idil dan UUD 1943 sebagai landasan bernegara kita selama ini.

Kita harus sadari bahwa Negara ini lahir dari tujuan yang bersumber dari semua golongan, kelompok, daerah, paguyuban yang memiliki tujuan bersama yaitu “mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur”. Idiologi Negara kita telah melarang keras terhadap gerakan-gerakan social yang mengatas namakan kelompok ataupun paguyuban tertentu untuk mencapai keputusan bersama sebagai mana yang tercantum dalam sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dalam permusyarawatan dan perwakilan”.

Dalam sila ini telah jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam pengambilan sebuah keputsan hendak lah dilakukan dengan musayawarah untuk mufakat. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan jika pun ada, minimal tidak berdampak social yang mengancam kerukunan hidup bermasyarakat.

Menurut penulis pernyataan yang dikelurkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakara Basuki Cahya Purnama atau lebih di kenal Ahok, baru merupakan sebuah rencana dari pemerintah guna mengurai kemacetan di Jakarta.

Poin penting yang bisa kita tarik dari ungkapan pak Ahok adalah rencana. Sebuah rencana belum tentu berjalan seperti yang seharusnya. Karena akan memerlukan sebuah pembahasan yang matang sehingga rencana yang ditawarkan tersebut tidak merugkan orang banyak. 

Sejujurnya kita memberikan apresiasi atas sikap kritis yang di tunjukan oleh FBB sebagai bentuk pendewasaan politik, dimana masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam mengontrol setiap kebijakan pejabat publik seperti yang direncakan oleh pak Ahok. Hanya saja control yang dilakukan tersebut bisa disampaikan secara santun, etis dan penuh dengan nuansa demokratis, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Idiologi Negara kita tetap terjaga sepanjang masa.

Adak kran-kran lain yang dapat digunakan guna mengkritisi kebijakan pemerintah, tanpa membuka kran konflik yang selama ini sudah lama di tutup dan dirawat hingga tidak berkarat. Seperti misalnya dengan bersilaturahmi ke rumah pejabat yang bersangkutan, guna menyampaikan maksud dan keberatannya. Tanpa membuka kran konflik social tersebut.

Dan gerakan-gerakan masyarakat seharunya tidak lagi mengatas namakan kelompok tertentu akan tetapi lebih kepada nama-nama gerakan-gerakan yang bersifat universal, misalnya Gerakan Masyarakat Jakarta Menggugat Rencana Kebijakan Wakil Gubernur untuk mencabut Rencana Menghapus subsidi BBM  di Jakarta. Itu akan lebih relevan, etis, demokratis dan santun.

Kasus ini hanyalah contoh saja, dimana kondisi yang terjadi di sana, semoga saja tidak terjadi di daerah-daerah lain yag lebih majemuk, berdinamika dan rawan konflik. Karena Jika ini terjadi maka bisa saja apa yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa ini hanya akan menjadi kenangan belaka.  

Sumber/Referensi :

http://www.merdeka.com/jakarta/muncul-spanduk-bertuliskan-usir-ahok-dari-jakarta.html