Jalan Poros Loa Janan-Loa Kulu Rusak Parah

Sejak runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara tiga(3) tahun yang lalu, tanggal 26 Nopember 2011, menyebabakan akses jalan menuju samarinda, balikpapan dan sekitarnya,hanya bisa di lewati melalui sungai dan jalan raya. Salah satu jalan raya yang digunakan adalah jalan raya poros Loa Kulu-Loa Janan.

Dengan jumlah kendaraan yang melintas mencapai ratusan buah yang melintas, baik, motor, mobil sedan/pickup ataupun doom truck di tambah kontruksi jalan yang kurang bagus serta sempit, menyebabkan terjadinya kerusakan jalan yang sangat parah di jalan  poros yang dimaksud.

Bahaya kecelakaan dan mobil kandas senantiasa menghantui setiap penggunna kendaraan, masyarakat yang tinggal di jalan poros itu pun tidak terhindarkan dampak dari kerusakan jalan tersebut.

Seperti Kejadian kandas dua (2) mobil dom truck kemarin sore (Minggu/5.1.2014) sekitar pukul 19.30 wita saat kami melintas di Jalan raya Desa Bakunga, Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara, ratusan mobil ngantri sepanjang sekitar satu (1) KM yang mengakibatkan kemacetan yang luar biasa.

Kejadian seperti demikian sudah sering terjadi di jalan poros ini. Beberapa waktu yang lalu Bupati Kukar Ibu Rita Widyasari, sudah sempat mengeluhkan terkait kondisi jalan yang dimaksud kepada Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Awang Faroek Ischak, untuk memperbaiki  jalan yang dimaksud lewat APBD Provinsi dan APBN, mengingat jalan tersebut adalah jalan Provinsi.

Melintasi jalan tersebut dibutuhkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian, jika tidak ingin mengalami kecelakaan, apalagi dalam kondisi cuaca sedang hujan. Bahaya Polusi udara karena debu yang bertebaran pun menghantui masyarakat yang tinggal disepanjang jalan dan yang melintas di jalan tersebut jika cuaca dalam keadaan panas.

Disisi yang lain kondisi jalan seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meraup rezeki, hanya bermodalkan dus, fluit dan tongkat masyarakat di sekitar mencoba mengatur arus jalan guna mengurai kemacetan, sejenak mencoba menggantikan peran dari Polantas dan dinas perhubungan yang tidak berada di lokasi ini.

Setiap harinya sejumlah masyarakat yang berada di lokasi tersebut bisa meraup rezeki 300-400 ratus ribu rupiah, bahkan jika jalan sedang padat-padatnya, mereka mampu mengumpulkan 500-700 ribu rupiah setiap harinya. Kondisi ini telah menjadi fenomena sosial yang berkembang dimasyarakat, yang suatu saat nanti bisa menjadi sebuah pekerjaan yang tetap bagi mereka.

Seperti yang di ungkapkan salah seorang warga Desa Bakungan, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa kegiatan ini hampir setiap hari mereka lakukan, di satu sisi untuk membantu mengurai kemacetan, di sisi yang lainnya mereka mengharapkan sumbangan dari pengguna jalan yang melintas dihadapan mereka.

 “kami melakukan kegiatan ini mas hampir setiap hari, guna membantu masyarakat yang melintas di jalan raya ini agar cepat sampai ketempat tujuan, karena jika tidak di bantu, maka akan terjadi penumpukan kendaraan yang sangat panjang, apalagi jalan ini menjadi jalan darat satu-satunya yang dapat di lewati oleh kendaraan guna menuju ke beberapa daerah seperti Tenggarong, Loa Kulu, Kubar dan beberapa daerah lain disekitarnya, kami juga memasang dus, mugkin ada dari pengguna jalan yang mau menyumbang, setiap harinya kami bisa mendapatkan 3-4 ratus ribu, itu jika kondisi jalan sedang tidak terlalu macet, tapi kami juga bisa mendapat lebih mencapai 5-7 ribu, jika kondisi jalan sebaliknya (macet)”.

Semua elemen tentunya tidak mengharapkan kondisi jalan seperti ini, di tengah kesibukan dan padatnya jadwal mobilitas masyarakat, seharusnya di tunjang dengan akses perjalanan yang baik dan memadai, sehingga perjalanan yang dilalui dapat dikebut, sesuai dengan jadwal yang telah masyarakat tentukan.

Dukungan pemerintah terhadap kondisi ini melalui level kebijakan dan kewenangan yang di milikinya, di rasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini, mengingat mereka adalah abdi masyarakat, representative dari masyakat, dipilih oleh masyarat, sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi mereka untuk melayani semua masyarakat dengan sebaik-baik, dan tidak harus masyakat yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi kewajiban mutlak dari pemerintah itu sendiri.